Diminta Patuh Pemkot Surabaya Kirim Surat Cinta Ke 712 Wajib Pajak

Diminta Patuh Pemkot Surabaya Kirim Surat Cinta Ke 712 Wajib Pajak

Reporter  : Satriya

Sumber    : Humas Kota Surabaya

SRN/SURABAYA/110-11-2023 – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengirimkan Surat Edaran sebanyak 712 ribu Wajib Pajak (WP) yang merupakan pemilik atau pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, pajak penerangan jalan (PPJ), air tanah, reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB) , dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Mereka diminta untuk meningkatkan pemenuhannya dalam membayar pajak daerah.

Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Eri itu menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah di lingkungan Kota Surabaya, maka bagi seluruh wajib pajak untuk menaati dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dengan peraturan yang berlaku.

“Pemkot Surabaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah melalui monitoring center for Prevention (MCP) KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wali Kota Eri dalam surat edaran yang ditandatangani (02/11) itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan bahwa ia sudah mengirimkan surat edaran itu kepada semua wajib pajak se Surabaya. Ia memastikan di Surabaya ada sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak hiburan.

“Surat edaran itu dilayangkan melalui asosiasi usaha maupun individu WP. Jika ditotal dari 9 kategori pajak itu ada sebanyak 712.000 WP di Surabaya,” katanya.

Melalui surat edaran ini, ia meminta wajib pajak untuk membayar pajak yang sudah dititipkan oleh pengunjung atau masyarakat. Artinya, setiap ada pengunjung hotel atau restoran, pasti mereka kena pajak yang membayar kepada pihak hotel dan restoran itu.

“Nah, seharusnya pihak hotel dan restoran itu patuh dan jujur, pajak yang sudah dititipkan kepada mereka itu harus diserahkan dan diserahkan kepada pemkot. Kalau tidak jujur, pasti mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh jajaran samping, karena pengawasan pajak ini kita didampingi oleh BPK, KPK, dan juga Kejaksaan,” tegasnya.

Hidayat Syah memastikan bahwa sudah sekitar sepekan surat edaran ini dilayangkan dan ternyata ada perubahan perilaku para WP. Penyampaian pajak dengan kondisi di lapangan sesuai. Terlebih lagi, WP yang memanipulasi laporan hampir nihil.

Selain itu, pengetatan pengawasan ini juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Ia mencontohkan pajak restoran pada bulan September hanya Rp 44,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp 46,3 miliar pada bulan Oktober. “Kenaikan ini bukan hanya satu jenis pajak saja, tapi parkir dan hotel serta jenis pajak lainnya juga naik,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menjelaskan salah satu modus WP nakal adalah dengan mengakali laporan keuangannya. Ia mencontohkan pengunjung restoran, hotel, dan parkir yang datang banyak, tapi yang dilaporkan sedikit. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak juga turun.

“Nah, untuk mencegah modus-modus nakal ini, kita sudah menyiapkan petugas di lapangan. Petugas itu akan menghitung kendaraan yang keluar masuk, mulai dari buka sampai tutup, kita pantau terus. Bahkan, beberapa hari yang lalu kami juga melihat keseimbangan reklame baru di dalam mal, kami terus bergerak untuk melakukan pengawasan,” tutupnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.