Reporter : Bagas-SRN
Sumber : Berita Satu
Toilet sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang dibangun dengan total biaya Rp 500 juta. (Beritasatu.com / Didik Setia Budi)
SRN/SUMENEP/06-07-2023 – Heboh dan Viral untuk membangun sebanyak 4 toilet Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menghabiskan dana yang fantastic sebesar Rp 500 juta.
Toilet tersebut pembangunannya dilakukan di SDN Lalangon 1 Kecamatan Manding, SDN Guwa-Guwa 1 Kecamatan Raas, SDN Dungkek 1 Kecamatan Dungkek, dan SDN Pordapor 2 Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Pembangunan tempat toilet dengan nominal yang fantastis ini menjadi heboh dan viral serta tersebar di Media Sosial.
Berdasarkan dari data Dinas Pendidikan Sumenep, nilai dari Proyek Pembangunan Satu toilet ini mencapai nominal sebesar Rp 125 juta. Jadi bila di total Anggaran untuk membangun sebanyak 4 toilet mencapai nilai Setengah Miliar Rupiah atau Rp 500 juta. Kalau dilihat setingkat pembangunan Toilet di Mall.
Pembangunan toilet di SDN Lalangon 1, pihak Sekolah mengungkapkan bahwa pembangunan toilet ini dilakukan pada pertengahan tahun 2022 dan menelan biaya sekitar Ratusan Juta Rupiah.
“Saya mengetahuinya karena dari pihak pelaksana sempat memasang sebuah papan yang memuat nilai Proyek, tetapi sekarang papan tersebut sudah dicopot. Angkanya sekitar Rp 125 Juta. Ada Empat kamar mandi, tetapi kondisinya seperti ini, menggunakan ember,” jelas Nono, penjaga SDN Lalangon 1, pada Rabu (05/07).
Temuan tentang pembangunan toilet yang dibangun dengan menelan biaya yang cukup fantastis ini menuai kritik dari pemerhati kebijakan Publik Kota Sumenep. Pengeluaran anggaran sebesar Rp 125 Juta dianggap sebagai pemborosan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan lainnya.
“Penegak hukum disini harus turun tangan untuk melihat temuan ini. Ada pembangunan toilet Sekolah yang menghabiskan Anggaran Dana sebesar Rp 125 Juta. Saya yakin disini ada indikasi akan korupsi. Bayangkan saja, masak biaya membangun toilet Sekolah hampir setara dengan membangun rumah di Pedesaan,” terang pemerhati kebijakan publik, Fauzi As.
