MENJELANG HJKS KE-730 PEMKOT SURABAYA BEBASKAN SANKSI DENDA PBB DAN PAJAK DAERAH

MENJELANG HJKS KE-730 PEMKOT SURABAYA BEBASKAN SANKSI DENDA PBB DAN PAJAK DAERAH

SRN/SURABAYA/16-03-2023 = Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan sanksi sanksi denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. Pembebasan sanksi denda administrasi PBB dan pajak daerah menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 ini, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, penangguhan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) di Kota Pahlawan.

“Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023 diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangngi, kita nol-kan, tapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar,” kata Hidayat Syah, Selasa (14 /03).

Hidayat menjelaskan, sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, terhadap bunga dan denda pajak daerah kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. Selain itu, juga diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif, berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat, dalam rangka HJKS ke 730.

Dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah ini, masyarakat dapat melakukannya melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya.

“Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa,” jelasnya.

Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk dapat segera membayar pajak dan memanfaatkan program penolakan denda PBB dan pajak bangunan ini. Program tersebut berlangsung mulai dari awal Maret hingga (30/04).

“Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan pada Maret 2023,” sampainya.

Maka dari itu, Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membayar PBB dan pajak daerah diharapkan bisa segera menyelesaikan pembayaran. “Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu di depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Reporter  : Satriya

Sumber    : Humas Kota Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.