Hukum  

YAYASAN DHARMA MENUNGGU JANJI JANJI PEMPROV JATIM TERKAIT GANTI RUGI TANAH

Foto : Pandu Budi R, Ketua Harian Yayasan Dharma berharap Gubernur selesaikan pembayaran tanah di siwalankerto
banner 120x600

SRN/SURABAYA/26-02-2023 – Selama 17 tahun tidak ada penyelesaian , Pandu Budi R selaku Ketua Harian Yayasan Dharma, meminta Pemerintah provinsi  Jawa Timur,  untuk segera menyelesaikan dan membayar akan ganti rugi, masalah  pelepasan hak atas tanah sebagai  Jalan Akses ke Rusunawa Siwalankerto, Kecamatan Wonocol,  Kota Surabaya .

Pandu Budi R, yang juga sebagai Sekjen Badan Investigasi Tindak Pidana Korupsi, serta Mantan Direktur Utama Media Harian Surabaya Pos, menegaskan bahwa sudah cukup bersabar untuk menunggu  masalah penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah milik Yayasan yang di gunakan untuk Jalan Akses ke Rusunawa Siwalankerto.

Dimana pada tahun 2005, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim meminta pada Yayasan Dharma untuk menunjukkan bukti Kepemilikan Atas Tanah dan Putusan Pengadilan karena pada saat itu ada pihak lain yang juga mengklaim sebagai Pemilik Lahan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/Pn.Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Eksekusi Nomor 87/EKS/2019/PN.Sby.

Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Penetapan Eksekusi dari PN Surabaya, Yayasan Dharma sudah  mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jatim, melalui Dinas terkait agar segera melakukan pembayaran ganti rugi tanah pada Yayasan Dharma seluas 2298 m , tegas Pandu Budi R.

Pada hari kamis (23/02), Pengurus Yayasan menemui Nyoman, Kepala Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dan diarahkan menemui Mahmudah, Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Mahmudah didampingi oleh  Sulis stafnya, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah). Permasalahan Yayasan Dharma selanjutnya akan ditangani oleh Pak Iman, tutur Sulis.

Pandu Budi R, berharap Pemprov Jatim segera membayar Hak Yayasan, karena sudah selama 17 Tahun menunggu, dan jangan ditunda lagi,  kata Pandu Budi R menegaskan.

Reporter  : Sugeng/Rofiq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.