SRN/JAKARTA/16-10-2022 – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak laporan atau Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dijadikan alat oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemerasan. Modusnya oknum aparat penegak hukum bekerja sama dengan pihak yang melaporkan untuk memeras yang dilaporkan.
Menurutnya, persekongkolan jahat ini merupakan bentuk kolusi antara oknum aparat penegak hukum dengan pihak swasta.
“Banyak laporan, Dumas (Pengaduan Masyarakat) di aparat penegak hukum (APH) sering dijadikan alat untuk memeras orang yang dilaporkan,” kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (16/10).
“Bahkan terkadang si pelapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta serta (terkadang) LSM jadi-jadian,” imbuhnya.
“Pimpinan responsif tentang ini. Makanya banyak oknum APH yang ditindak oleh pimpinannya baik dari Polri, Kejaksaan bahkan di KPK. Maka itu silahkan jika masih ada yang mengalami pemerasan seperti itu ‘laporkan’, jangan takut, asal jelas pelaku dan obyeknya. Harus ada keberanian untuk melapor dan menindak,” katanya.
Statement yang disampaikan Mahfud MD selaras dengan penegasan Presiden Joko Widodo yang mengaku dirinya mendapatkan pengaduan tentang banyaknya kasus yang disampaikan ke aparat penegak hukum namun dicueki.
Jokowi ternyata sudah gerah dengan life style polisi yang makin lama semakin membuat jarak dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Setiap tingkah laku anggota Polri bakal terus disorot oleh masyarakat dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi itu.
Ditengah perkembangan media sosial, kata Jokowi, masyarakat kini lebih mudah memperhatikan gaya hidup pejabat Polri, termasuk ke hal-hal kecil seperti busana yang mereka kenakan.
Jokowi berpesan kepada pejabat Markas Besar Polri, Kapolda, dan Kapolres untuk menjaga gaya hidup mereka agar tidak bermewah-mewahan. (Maksimus)
