SRN/SURABAYA/08-10-2022 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan hasil pengukuran tingkat keamanan manajeman informasi serta peningkatan kematangan keamanan siber dan sandi pada lingkup Pemerintah Daerah (Pemda), di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/10).
Laporan hasil pengukuran ini merupakan hasil penilaian dari kunjungan staf BSSN selama empat hari ke kantor Dinas Kominfo Provinsi Jatim, dimana Pengukuran manajeman informasi ini menggunakan tiga instrumen penilaian, yakni Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Siber Sekuriti Maturitas atau (CSM), serta Evaluasi Pelaksanaan Persandian (Laksan).
Perwakilan tim BSSN, Arif Fachru Rozi, mengatakan, metode pengukuran yang digunakan dalam penilaian ini adalah dengan menggunakan wawancara berdasarkan hasil self assessment dan observasi maupun verifikasi terhadap implementasi pelaksanaan pengamanan informasi.
“Adapun hasilnya yang dapat kami sampaikan, untuk indeks KAMI kategori self assessment nya ternyata tinggi karena terdapat aplikasi TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik, untuk skornya adalah sebesar 493. Hasil perolehan dari Indeks KAMI sudah cukup baik, ini meningkat dari tahun 2018 yang statusnya tidak layak menjadi cukup baik. Kami sangat bangga dan mengapresiasi dari pegawai Diskominfo Prov Jatim Bidang Aptika atas kinerjanya selama ini menyiapkan dokumen maupun pelaksanaan kegiatannya. Ini menjadi sebuah nilai positif bagi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur,” jelas Arif.
Sedangkan untuk hasil penilaian dari segi instrumen CSM, Arif memaparkan, terdapat peningkatan yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 3,56 meningkat di tahun 2022 ini menjadi 3,69.
“Karena ada beberapa data yang ditambahkan atau disampaikan kepada kami sehingga ada penambahan nilainya. Levelnya berada di posisi level 4 ini cukup tinggi, karena skornya di level 1 sampai level 5, ini sudah terorganisir dan tertata dengan baik, artinya ini sudah diatas target dari nilai kematangan keamanan,” terangnya.
Untuk target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemda, Arif menjelaskan di tahun 2023 sudah memenuhi sebesar 2,59.
“Artinya ada yang sudah di atas target dari nilai kematangan keamanan informasi dipemerintah daerah. Untuk meningkatkan hal ini harus banyak kebijakan yang harus ditambahkan,”pungkasnya.
Untuk instrumen penilaian yang ketiga, yaitu hasil penilaian Evaluasi Pelaksanaan Persandian (Eval Laksan), Arif menyatakan skor yang dicapai sebesar 76,662 yang statusnya cukup.
“Hasil Eval Laksan ini mendapatkan suatu kondisi khusus, dimana sudah terdapat matriks sandi yang dinilai untuk mendapatkan pembangunan keamanan informasi,”kata Arif.
Terkait hasil penilaian BSSN tersebut, Kepala Dinas Informatika dan Informasi (Kadis Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Hudiyono, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada staf BSSN yang telah bersedia selama empat hari berkunjung ke Surabaya kantor Dinas Kominfo Provinsi Jatim untuk kegiatan pengukuran dan penilaian ini.
“Terima kasih atas ketajaman dari sebuah pengamatan evaluasinya sangat berharga bagi kami. Karena penilaian ini menjadi isu politik dan isu teknis yang harus kita lengkapi, ke depannya akan kami tingkatkan kembali untuk menambah poin kita agar bisa lebih naik lagi dari penilaian BSSN selanjutnya, mudah – mudahan ini menjadi strategi perubahan kita kedepannya untuk pengolahan data,” tutur Hudiyono.(BudiMS/UciGK)