Pemkot Surabaya Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Warga MBR

Pemkot Surabaya Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Warga MBR
banner 120x600

SRN/SURABAYA/13-09-2022 – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengesahkan Perwali No 78 Tahun 2022. Perwali tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 3 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Perwali No 78 Tahun 2022 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hukum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Perwali tersebut telah ditetapkan pada tanggal (09/9).

“Jadi tahapan-tahapan (perkara) yang kita dampingi. Sedangkan untuk hasilnya, menjadi keputusan pihak pengadilan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (12/9).

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra menjelaskan, ada 3 jenis perkara yang dapat menerima bantuan hukum litigasi sebagaimana diatur dalam Perwali No 78 Tahun 2022. Yaitu, perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

“Yang bisa menerima bantuan litigasi adalah menerima atau menerima hukum jika itu perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata adalah pihak penggugat maupun tergugat,” kata Sidharta.

Ia membeberkan, bahwa pada prinsipnya, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, diberikan bukan untuk perorangan. bantuan hukum tersebut diberikan kepada lembaga atau Organisasi Hukum yang mendampingi MBR.

“Dana yang diberikan untuk bantuan hukum litigasi yang memiliki hukum mengikat, besarannya adalah Rp 5 juta,” jelasnya.

Dalam Pasal 2 Perwali No 78 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tata cara permohonan bantuan yang diajukan secara tertulis oleh penerima bantuan hukum. Hal itu terdiri dari identitas penerima serta penjelasan mengenai pokok masalah yang  dimintakan bantuan hukum.

Selanjutnya, Sidharta menjelaskan, bahwa permintaan bantuan hukum yang disampaikan oleh penerima bantuan kepada kantor atau lembaga pemberi bantuan hukum. Sementara itu, pemberian bantuan hukum ini hanya boleh untuk satu pihak dan satu perkara.

“Secara detail, syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum ada di dalam Perwali 78 Tahun 2022. Seperti di antaranya adalah penerima bantuan hukum adalah warga miskin,” pungkasnya. (Satriya/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.