Wayan Supadno: Hentikan Sementara Pajak dan Pungutan Ekspor CPO

Wayan Supadno. Surat terbuka kepada Menkeu Sri Mulyani, berupa kritik dan saran mengenai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini, yang justru semakin membuat harga TBS Sawit petani semakin merosot.
banner 120x600

SRN/JAKARTA – Hari ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang semakin terus merosot, telah berdampak besar pada kehidupan sebagian besar para petani kelapa sawit swadaya yang memang mereka menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.

Dengan kondisi seperti ini. Wayan Supadno, salah satu petani kelapa sawit swadaya asal Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah.

Wayan Supadno, seorang diri dengan atas nama para petani sawit memberanikan diri guna membuat surat terbuka kepada Menkeu Sri Mulyani, berupa kritik dan saran mengenai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini, yang justru semakin membuat harga TBS Sawit petani semakin merosot. Keterangan beliau lewat WhatsApp kepada awak media www.seputarrakyatnews.com

Dalam surat itu, Wayan berpendapat bahwa “semakin banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang tutup lantaran tangki timbun CPO penuh dan stok mencapai sekitar 6,3 juta ton, dampak volume ekspor hanya 30% dari lazimnya,” tegasnya.

Demikian pula, “semakin luas kebun kelapa sawit petani yang tidak dipanen akibat PKS tutup dan harga hanya mencapai Rp 600/kg TBS di bawah biaya produksi (HPP) Rp 1.800/kg,” ucapnya.

“Petani sawit jutaan kepala keluarga (KK) terancam bangkrut dan anaknya terancam putus sekolah,” demikian bunyi surat terbuka Wayan Supadno kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilansir www.seputarrakyatnews.com

Wayan meminta kepada pemerintah untuk segera menghentikan sementara semua segala bentuk pajak dan pungutan yang dikenakan kepada produk minyak sawit di Indonesia yang di ekspor, sampai kondisi petani sawit membaik.

“DMO, DPO dan flush out pajak ekspor US$ 288, pungutan ekspor US$ 200, flush out US$ 200. Total US$ 688/ton CPO setara Rp 10.320.000/ton atau Rp 2.064/kg TBS. Agar sementara waktu dicabut, supaya eksportir bisa lancar dalam menguras CPO 6,3 juta ton agar tinggal 1 juta ton. Pemerintah dimohon untuk bisa mengalah sementara waktu, asal dapat PPN dan devisa,” kata Wayan.

Selain itu guna menghabiskan stok CPO yang mencapai 6,3 juta ton, bisa sebagian dialokasikan untuk program mandatori B40, mumpung harga CPO murah agar tidak mengganggu subsidi dari BPDPKS, demikian catatan Wayan Supadno, dalam surat terbukanya. (CakBAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.