SRN/PAMEKASAN – Ratusan Massa Aksi dari empat Kabupaten, yang tergabung dalam Forum N.G.O (Non Gaverment Organisasi) Madura, geruduk Kantor Bupati Pamekasan,Madura Jawa Timur,hari ini kamis (07/07).
Pasalnya , ratusan Massa Aksi yang mendatangi Kantor Bupati Pamekasan, tidak lain menuntut dan mempertanyakan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021, yang sudah terealiasi kebeberapa bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Salah satu orator aksi, Abdul Basid dalam orasinya menyampaikan, agar Pemkab Pamekasan yang diwakili oleh Kabag Perekonomian, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Pamekasan, agar datang menemui kami dengan membawa data para Buruh Tani dan Buruh Rokok sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Saya meminta agar Dinas terkait, yang sudah saya sebutkan khususnya Kabag Perekonomian, untuk datang menemui kami, serta membawa Data Buruh Tani dan Buruh Pabrik Rokok, yang terdaftar sebagai penerima BLT, yang bersumber dari Anggaran DBHCHT tahun 2021, karena berdasarkan temuan kami dilapangan, justru banyak diantara Buruh Tani dan Buruh Pabrik Rokok, tidak menerima Anggaran BLT tersebut,” ucap Basid (sapaan akrabnya), saat orasi didepan kantor Bupati Pamekasan.
Berbeda dengan Rahem, saat orasi mempertanyakan kepada pihak Perwakilan Dinas Pertanian, tentang mandat dari Kadis untuk menjawab pertanyaan dari pihak Massa Aksi.
“Saya mau bertanya kepada Bapak yang menjadi utusan Dinas pertanian, apakah sudah ada mandat dari Kadis Pertanian dan apakah bisa dipertanggung jawabkan, jawaban Bapak nanti kalau dipermasalahan ini dibawa ke ranah hukum, satu hal lagi seharusnya yang menyampaikan Aspirasi Rakyat itu Anggota Legeslatif DPRD Pamekasan, tapi nyatanya Anggota DPRD yang seharusnya mewakili Aspirasi Rakyat, justru hanya ongkang – ongkang kaki, dikurai empuk yang berAC, serta hanya memanfaatkan Kunjungan Kerja (Kunker), untuk jalan – jalan,” teriak Rahem, yang juga Orator Aksi.
Slamet yang mewakili dari Dinas Pertanian menjawab, “saya mendapatkan mandat hanya secara lisan dan saya siap mempertanggung jawabkan,” jawabnya dengan singkat.
Korlap aksi yang juga Presiden Forum N.G.O Madura dengan lantang berteriak,bahwa dalam anggaran DBHCHT tahun 2021, sudah jelas memakan korban satu instansi di lingkungan Pemkab Pamekasan.
“Kami dari Forum N.G.O Madura, datang ke sini ( Pemkab Pamekasan Red) tidak lain agar Kabag Perekonomian, untuk kejadi akan dugaan pemotongan bantuan tersebut dan meminta untuk memberikan data penerima bantuan, untuk buruh tani dan buruh rokok lokal, jangan sampai anggaran DBHCHT tahun 2021, memakan korban lagi seperti yang terjadi sekarang, salah satu dari Dinas Kominfo sudah ada dibalik jeruji, karena tersandung kasus korupsi dana tersebut,” ucapnya dangan nada bergelegar.
Lebih lanjut, Werwer ( sapaan akrabnya ) juga dengan lantang, agar Bupati Pamekasan bertanggung jawab dalam realisasi anggaran DBHCHT tahun 2021, yang diduga sarat dengan korupsi.
“Sabetulnya dalam permasalahan ini, yang bertanggung jawab itu adalah Bupati Pamekasan, untuk itu Bupati Pamekasan harus berani mengambil sikap, agar memecat OPD yang mencoba bermain dan mengambil untung dari penerima anggaran DBHCHT, yang tidak profesional dan transparan,”tutupnya.
Sampai berita ini diturunkan, massa membubarkan diri beralih ketitik kumpul Arlan, serta beberapa perwakilan massa aksi mendatangi Mapolres Pamekasan, untuk memberikan surat laporan resmi agar permasalahan tersebut langsung ditangani dan diproses hokum, kepada dinas terkait yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran DBHCHT.(Pujo)
