Komisi B DPRD Jatim Minta Perpanjangan Waktu Penyelarasan Raperda Desa Wisata

banner 120x600

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Usaha Desa Wisata yang pembahasannya sempat tertunda dari tahun 2021 kembali dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Senin (09/05/22).

Komisi B Bidang Perekonomian yang diwakili oleh juru bicaranya, Ir. Daniel Rohi menyampaikan bahwa setelah dilaksanakan rapat penyelarasan akhir terkait Raperda Desa Wisat bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Jatim yang juga dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan biro hukum menjumpai banyak ketidakselarasan.

“ Dalam pembahasannya, kami jumpai banyak yang belum diselaraskan. Pertama yakni hal substansif yang terkait dengan konten perda yang diajukan dengan adanya ketidakselarasan tersebut, yang artinya masih banyak hal yang perlu untuk harus disepakati bersama antara komisi pengusul dengan eksekutif,” ujar Daniel.

Lebih lanjut Daniel menjelaskan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka perlu dilakukan akomodir perkembangan terbaru yang bisa memberikan kemajuan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan adanya peraturan daerah yang akan dibahas ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.